Pendahuluan: Luka Global yang Belum Tertutup
Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 masih menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dan berdarah di abad ke-21. Dengan dalih mencari senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction/WMD) yang akhirnya tak pernah ditemukan, serangan tersebut menggulingkan Saddam Hussein, tetapi meninggalkan kehancuran yang luas di Irak dan kawasan Timur Tengah.
Lebih dari 460.000 nyawa diperkirakan hilang (menurut PLoS Medicine, 2013), sebagian besar di antaranya adalah warga sipil. Infrastruktur Irak porak-poranda, dan kekosongan kekuasaan memunculkan kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS. Namun, hingga hari ini, tidak ada satupun aktor utama di balik invasi ini—termasuk Presiden AS saat itu, George W. Bush—yang pernah diadili di pengadilan internasional.
Mengapa demikian? Apakah hukum internasional tidak berfungsi? Apakah George Bush benar-benar tak bersalah, ataukah sistem hukum dunia belum mampu menyentuh para pemimpin negara adidaya?
Latar Belakang: Invasi Berdasarkan Tuduhan yang Tak Terbukti
Klaim Awal: WMD dan Bahaya Saddam
Pada awal 2003, pemerintahan George W. Bush, didukung oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menyatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan bekerja sama dengan kelompok teroris seperti Al-Qaeda. Klaim ini dijadikan dasar moral dan legal untuk melancarkan serangan militer terhadap Irak.
Namun, setelah invasi dilakukan dan Saddam digulingkan, tidak ditemukan satu pun senjata nuklir, biologi, atau kimia aktif di Irak. Laporan resmi seperti Duelfer Report dan pengakuan dari kepala intelijen sendiri menyatakan bahwa Irak telah menghentikan program senjatanya sejak awal 1990-an.
“We were almost all wrong.” — David Kay, mantan kepala Iraq Survey Group, 2004.
Apakah Invasi Irak Ilegal?
Hukum Internasional: Piagam PBB
Menurut Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara anggota dilarang menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, kecuali:
-
Untuk membela diri jika diserang terlebih dahulu (Pasal 51),
-
Atau jika disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
Dalam kasus Irak, tidak ada mandat dari Dewan Keamanan PBB. Invasi dilakukan secara sepihak oleh AS dan sekutunya, meski ditentang oleh banyak negara lain termasuk Prancis, Jerman, dan Rusia.
Pernyataan Sekjen PBB: “Ilegal”
Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, bahkan secara terbuka menyatakan:
“From our point of view and the UN Charter point of view, it [the war] was illegal.” — BBC, 2004
Mengapa George W. Bush Tidak Diadili?
1. AS Tidak Mengakui ICC
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag memang memiliki yurisdiksi atas kejahatan:
-
Genosida,
-
Kejahatan perang,
-
Kejahatan terhadap kemanusiaan,
-
Dan sejak 2018, crime of aggression (penyerangan ilegal terhadap negara lain).
Namun, Amerika Serikat bukan negara anggota ICC, dan secara aktif menentang yurisdiksi ICC atas warganya. Bahkan, Kongres AS pernah meloloskan undang-undang yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer jika warga AS ditahan oleh ICC—dikenal sebagai “Hague Invasion Act”.
2. Kekebalan Kepala Negara
Secara hukum internasional, seorang presiden aktif memiliki kekebalan (immunity) dari tuntutan di pengadilan asing. Meskipun kekebalan ini bisa dicabut setelah masa jabatan berakhir, faktanya mekanisme ini sangat sulit diberlakukan terhadap pemimpin negara kuat seperti AS.
3. Realitas Politik Global
Tidak dapat disangkal bahwa politik internasional penuh dengan standar ganda. Negara-negara kuat seperti AS memiliki pengaruh besar dalam sistem internasional, termasuk di PBB, IMF, dan lembaga-lembaga lain. Karena itu, upaya hukum terhadap pemimpin negara besar cenderung berakhir secara politis, bukan yudisial.
Upaya Simbolis: Pengadilan Rakyat dan Kecaman Moral
Meskipun George Bush tidak diadili secara resmi, pengadilan rakyat dan forum internasional lain telah menyatakan “vonis moral” terhadapnya.
Pengadilan Kuala Lumpur (Malaysia, 2012)
-
Kuala Lumpur War Crimes Tribunal menyatakan George W. Bush dan Tony Blair bersalah atas kejahatan terhadap perdamaian dan kemanusiaan.
-
Meski tidak mengikat secara hukum internasional, putusan ini mencerminkan opini global yang semakin menolak perang berdasarkan kebohongan.
Konsekuensi Invasi Irak
-
🔻 Ratusan ribu nyawa melayang, mayoritas warga sipil.
-
🔻 Destabilisasi Timur Tengah selama dua dekade terakhir.
-
🔻 Munculnya ISIS dan gelombang pengungsi besar-besaran.
-
🔻 Turunnya kepercayaan dunia terhadap “perang melawan teror”.
-
🔻 Reputasi AS sebagai negara demokratis terguncang.
Opini Publik dan Sejarah: Pengadilan Lewat Ingatan
Jika hukum tak mampu menjangkau para pemimpin dunia, maka sejarah dan opini publik lah yang akan menjadi pengadil terakhir.
George W. Bush dan para penasihatnya kini sering dilihat bukan sebagai “pahlawan anti-teror”, tetapi sebagai arsitek kekacauan global. Bahkan di AS sendiri, banyak generasi muda melihat invasi Irak sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan dan kebohongan yang membunuh jutaan orang.
Penutup: Haruskah Ada Reformasi Hukum Internasional?
Pertanyaan besarnya bukan hanya mengapa Bush tak diadili, tapi juga:
Bagaimana dunia bisa mencegah perang ilegal di masa depan jika pemimpin seperti Bush tak pernah dihukum?
Tanpa penegakan hukum yang adil dan setara—bahkan terhadap negara besar—maka hukum internasional akan dianggap sekadar alat politik, bukan pelindung perdamaian dunia.
Sumber gambar: unsplash.com